Perusahaan Agen Properti Wajib laporkan Transaksi ke PPATK

Pencucian uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diatur dalam UU Republik Indonesia no.8 tahun 2010. PPATK merupakan lembaga independen yang berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam UU no.8 tahun 2010.

Dunia properti merupakan salah satu ladang investasi di Indonesia yang banyak diincar oleh berbagai orang mulai dari masyarakat biasa, pedagang, investor hingga kalangan pejabat dan sudah bukan rahasia lagi bahwa nilai transaksi dalam bisnis ini sangatlah tidak kecil, baik jual, beli maupun sewa. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang berlomba untuk menginvestasikan uangnya di bisnis ini.

Dengan nilai transaksi yang tidak kecil tersebut, seringkali timbul pertanyaan seperti ‘Dari manakah sumber dana tersebut berasal’, ‘Apakah uang ini uang halal?’ dll. Oleh karena itu mulai 1 November 2015, PPATK sesuai dengan UU no.8 tahun 2010 pasal 27 no.1 bahwa penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf b, wajib menyampaikan laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang mengancam kestabilitasan perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sesuai dengan UU no.8 tahun 2010 pasal 17b, penyedia barang dan/atau jasa lain salah satunya adalah perusahaan properti/agen properti. Maka apabila perusahaan properti tidak melaporkan transaksi diatas maka sesuai dengan UU no.8 tahun 2010 pasal 30 no.3 bahwa sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. peringatan, b. teguran tertulis, c.pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi: dan/atau d. denda administratif. Sesuai dengan pasal 30 no.5, untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.